MEDIAVERS.ID, WAJO -- Pejabat (Pj) Bupati Wajo, Andi Bataralifu, menghadiri Rapat Koordinasi Kepala Daerah dalam rangka Penguatan Peranan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dalam Pencegahan Korupsi. Acara ini digelar oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia di Ruang Pola Kantor Gubernur Sulawesi Selatan pada Rabu, 17 Juli 2024.
Rapat tersebut dihadiri oleh sejumlah kepala daerah dan pejabat penting, termasuk Pj. Gubernur Sulawesi Selatan, Zudan Arif Fakhrulloh, Ketua DPRD Sulsel Andi Ina Kartika Sari, serta para gubernur dan bupati dari berbagai wilayah seperti Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Gorontalo, Kalimantan Utara, dan Kalimantan Timur.
Wakil Ketua KPK, Johanis Tanak, dalam sambutannya, mengimbau agar seluruh Pemerintah Daerah (Pemda) berkomitmen dalam upaya pencegahan korupsi. Ia menekankan bahwa peran APIP sangat vital untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel.
"APIP harus menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi. KPK berharap dukungan dari Pemda dalam mewujudkan APIP yang akuntabel. Kami berterima kasih jika semua berjalan baik, namun jika tata kelola pemerintahan berjalan tidak benar, maka APIP yang harus menegur," tegas Johanis Tanak.
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa KPK memiliki kewajiban untuk memonitor dan menindak segala bentuk korupsi. Tidak segan-segan, KPK akan menahan pimpinan daerah yang terbukti melakukan tindakan korupsi, sesuai amanat undang-undang."Ini adalah tugas kami sesuai dengan undang-undang. Pencegahan dan penindakan korupsi akan terus dilakukan demi menciptakan pemerintahan yang bersih," jelasnya.
Sementara itu, Pj. Gubernur Sulsel, Zudan Arif Fakhrulloh, meminta arahan dari KPK untuk memberikan petunjuk dalam membangun *good governance* yang paripurna di wilayahnya. Ia juga menegaskan bahwa kerja sama antara KPK dan Pemda akan terus diperkuat untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktik korupsi.
Di sela-sela rapat koordinasi, Pj Bupati Wajo, Andi Bataralifu, menyampaikan bahwa Pemkab Wajo sangat mendukung peran aktif dari APIP sebagai *Quality Assurance*. Menurutnya, APIP memiliki tanggung jawab untuk mendorong peningkatan efektivitas manajemen risiko, pengendalian, serta tata kelola organisasi di lingkungan pemerintah daerah."Kami mendukung sepenuhnya peran APIP dalam menciptakan *good governance*. Pemda Wajo akan berupaya untuk terus berkolaborasi dalam mendorong pengelolaan yang transparan dan akuntabel," ungkap Andi Bataralifu.(ADV)